Kamis, 01 Februari 2018 - 11:34:30 WIB
Usulan Formasi CPNS Tunggu Pimpinan
Author : Adek Rudi Hidayat
Kategori: Riau - [ 3997 ]


KOTA,RAnews.tv - Kemarin, 31 Januari 2018 merupakan  batas akhir pengiriman usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke pemerintah pusat. Hingga pukul 17.00 WIB kemarin, Pemko Pekanbaru belum mau mengungkapkan berapa formasi yang diusulkan. Alasannya, data tersebut masih harus menunggu finalisasi dan tanda tangan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).

“Untuk usulan formasi CPNS, kami sudah melakukan entry data. Tetapi kami juga harus menunggu tahap finalisasi dari pimpinan selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk menandatangani usulan formasi tersebut. Kami menunggu finalisasi dari PPK dulu. Mana tahu ada perubahan atas usulan kami,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Pekanbaru Masriya, Rabu (31/1).

Hingga sore kemarin, BKP SDM belumb bisa mendapatkan tanda tangan PKK seperti wali kota, sekretaris kota, dan asisten I. Pasalnya, ketiga pimpinan sedang dalam perjalanan dinas keluar kota.

Diakui Masriya, sesuai surat dari Menteri PAN-RB, dokumen penetapan usulan formasi CPNS disampaikan ke Menteri PAN-RB melalui aplikasi e-formasi paling lambat akhir Januari 2018. ‘’Begitu dapat tanda tangan pimpinan, data siap kami kirim,’’ katanya sambil menambahkan pengiriman data paling lambat hingga pukul 24.00 WIB.

Ditambahkannya, pimpinan selaku PPK daerah harus melakukan validasi ulang terhadap kebutuhan pegawai (usulan formasi) yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi. Sebab, pemerintah punya prioritas terkait formasi CPNS.Usulan kebutuhan CPNS yang diprioritaskan adalah untuk jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi.

‘’Khusus untuk pemerintah daerah diprioritaskan tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur,’’ sebutnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kemampuan APBD yang rasio belanja pegawainya di bawah 50 persen. ‘’Ini harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional,” ungkapnya.

Masriya juga menjelaskan, pascapemerintah pusat melakukan moratorium CPNS tiga tahun terakhir, jumlah PNS di Pemko Pekanbaru terus berkurang. Saat ini jumlah PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru sekitar 7.849 orang. Dan sejak moratorium CPNS, sudah 902 orang memasuki masa pensiun.

“Untuk mengatasi kekurangan PNS, para pimpinan OPD mengefektifkan aparatur sipil negara (ASN) yang ada. Untuk mengisi kekurangan pegawai, dinas dipersilakan merekrut tenaga kegiatan. Namun, tenaga kegiatan itu akan selesai bila kegiatannya selesai dan anggarannya berdasarkan anggaran masing-masing OPD,” ungkap Masriya.


Sumber: Riaupos.co


    0 Komentar :



    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)