Jumat, 12 Januari 2018 - 15:30:01 WIB
Tak Bayar Uang Komite Dianggap Pelanggaran
Author : Adek Rudi Hidayat
Kategori: Riau - [ 7626 ]


PEKANBARU,RAnews.tv-Pungutan sumbangan atau bantuan dan biasa disebut uang komite di SLTA negeri di Kota Pekanbaru, masih menimbulkan pro dan kontra.

Ketua Forum Komite SMA Negeri se-Kota Pekanbaru, Ir H Deslisis Hasanto kepada Riau Pos, Kamis(11/1), mengatakan, sumbangan yang diminta kepada walimurid adalah tindakan yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada. “Peraturan untuk sumbangan sudah jelas dan itu dilegalkan. Karena dana bantuan dari pusat maupun daerah tidak cukup,” ujarnya.

Selain itu, dijelaskannya, sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Pendidikan Nomor 82954/A.A4/HK/2017 bahwa pihak SMA/SMK/SLB dapat melakukan pungutan pendidikan. “Sumbangan pembinaan pendidikan dari walimurid dan bisa dari pihak lainnya juga,” sambungnya.

Bahkan, Deslisis mengingatkan, jika ada orangtua siswa yang tidak membayar sumbangan pendidikan, berarti telah melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

‘’Terkecuali orangtua yang tidak mampu,’’ katanya lagi.

Menurutnya, konsep pendidikan gratis selama ini dipahami secara sepihak oleh masyarakat. Karena dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan, pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia menjelaskan, fungsi komite sekolah adalah memberi persetujuan dalam rancangan kegiatan program sekolah. Komite sebagai penilai kinerja sekolah dan  kemajuan sekolah. Komite juga memberi saran atas kerja sama pihak sekolah dengan pihak lain, menerima aduan walimurid dan menindaklanjutinya.

‘’Inilah fungsi komite sekolah. Bersama walimurid bermusyawarah memutuskan besarnya sumbangan tersebut. Hal ini bertujuan agar ada kata sepakat, seberapa besar sumbangan itu,’’ ulas Deslisis.

Ia juga mengungkapkan bahwa perhitungan biaya pendidikan satu siswa dalam setahun sekitar Rp4.800.000. Sedangkan dana bantuan yang diberikan pemerintah daerah dan pusat tidak mencukupi. Di mana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah sebesar Rp400.000 per siswa per tahun. Sedangkan dana BOS Nasional Rp1.400.000 per siswa per tahun. Sehingga total bantuan adalah sebesar Rp1.800.000 per tahun.

‘’Kekurangannya itu yang komite bersama orangtua mencari kata sepakat untuk menutupinya. Bantuan yang ada untuk SMA hanya bisa menyelenggarakan pelayanan minimal. Kalau ingin maju, tidak mungkin hanya mengandalkan dana BOS Daerah dan BOS Nasional,” ujarnya.

Selain itu, Permendikbud Nomor 75/2016 juga menjelaskan bahwa komite sekolah boleh melakukan penggalangan dana dari sumbangan orangtua. Dan sumbangan ini, sifatnya tidak seperti pungutan. Karena jika pungutan tidak dibayar, maka siswa bisa tidak ikut ujian atau tidak diizinkan belajar. ‘’Sedangkan sumbangan, tidak ada ketentuan seperti itu,’’ sebutnya.

Dikatakan Deslisis, untuk meningkatkan mutu pendidikan  diperlukan sarana dan prasarana yang tidak semuanya ditanggung oleh dana bantuan tersebut. “Kita mau anak kita menjadi pintar, maka pastinya kita memberikan fasilitas yang baik guna mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.

Perlu dipahami, lanjut Deslisis, bahwa tidak semua orangtua siswa diwajibkan membayar sumbangan pembinaan pendidikan. Bagi orangtua yang tidak mampu membayar, sekolah memberikan kelonggaran dengan ketentuan syarat-syarar yang diminta telah terpenuhi. “Ada siswa yang bayar 50% dan bahkan gratis,” katanya.


Sumber: Riaupos.co


    0 Komentar :



    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)