Kamis, 11 Januari 2018 - 14:42:50 WIB
Pemko Utang Rp100 Miliar
Author : Adek Rudi Hidayat
Kategori: Riau - [ 12019 ]


PEKANBARU,RAnews.tv-RASA kecewa terlihat dari puluhan wajah kontraktor yang mendatangi Kantor Wali Kota Pekanbaru, Rabu (10/1). Mereka datang untuk menyampaikan protes terhadap pekerjaan yang telah selesai, tapi tak kunjung dibayarkan Pemko Pekanbaru. Diperkirakan pemko berutang hingga Rp100 miliar.

Terlihat ada sekitar 37 kontraktor berkumpul di lantai dua Kantor Wali Kota Pekanbaru. Mereka ingin bertemu dengan Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru, M Noer, untuk mempertanyakan kejelasan kapan pembayaran akan dilakukan.

Salah seorang kontraktor Janes kepada Riau Pos, mengaku kecewa dengan sikap Pemko Pekanbaru. Mengingat proyek yang sudah rampung dikerjakan beberapa waktu lalu belum dibayarkan tanpa alasan yang jelas. “‎Kami sudah kerjakan proyek itu, tapi belum dibayar juga dengan alasan yang tak jelas,” keluhnya. Disampaikan Janes, ia sudah menunggu pencairan  sejak 20 Desember lalu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.

“Saya setiap hari ke BPKAD, sejak 20 Desember lalu. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar berita. Kami dicuekin begitu saja,” papar Janes.

‎Ia mengaku hanya seorang pengusaha kecil dengan modal yang terbatas. Sehingga tidak terima apabila pembayaran terhadap proyek yang dikerjakan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. “Saya kembalikan ke wali kota dan sekko. Saya beli barang mereka tapi saya bayar tahun depan. Apakah mereka mau menerima? Ini kan hukum jual beli,” ‎imbuh Janes.

Semestinya kata Janes, Pemko Pekanbaru melakukan perhitungan antara pendapatan dan belanja. Apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan membayar pekerjaan proyek, maka jangan membuka Surat Perintah Kerja (SPK). “Saya sudah sampaikan ke instansi teknis, mengapa SPK dibuka kalau uang tidak ada. Apakah tidak ada perhitungan antara pendapatan dan belanja. Kontrak SPK dibuka pada 10 November lalu. Seharusnya berapa pendapatan sudah diketahui. Apakah pemko tidak memperhitungkan defisit. Kalau sudah defisit mengapa dikeluarkan SPK?” tanyanya.

Atas kondisi ini, diakui Janes, dirinya merasa dirugikan dan terancam dipidanakan‎. Karena memiliki sejumlah utang dengan pihak lainnya. “Cek sudah kami buka. Kami juga ada utang kepada pihak lain. Tukang sudah terus menangih ke saya.‎ Kalau tidak saya bayar, saya sudah diancam akan dipidanakan. Utang Pemko dengan saya ada sekitaran Rp400 juta,” keluhnya.

Apabila utang tersebut tidak dibayarkan Pemko Pekanbaru,‎ sambung dia, pihaknya terpaksa akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kami akan tempuh jalur hukum, karena tidak ada solusi seperti ini. Saya pun tidak mau dipidanakan, karena sudah membuka cek dan utang yang belum dibayarkan,” kata Janes.

Disampaikannya, ada sekitar 600 paket yang tersebar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kasawan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan lainnya. “Ada  600 paket. Dari jumlah itu yang dibayarkan hanya sekitar 25 persen. Mengapa yang lain dibayarkan sedangkan punya kami tidak,” sebut Janes kesal.

Kontraktor lainnya, Riki, menambahkan, dalam proses pembayaran terjadi pilih kasih. Sebab ada kontraktor yang baru memasukkan berkas di atas tanggal 15 Desember 2017, tapi dibayarkan. “Kami yang memasukkan berkas sebelum itu, tak dibayarkan. Sedangkan yang lain dibayarkan. Yang ada kedekatan dengan wali kota dicairkan. Yang tak dekat tidak dicairkan. Dipilah-pilah pembayarannya,” ungkap Riki.

‎Setelah tak berapa lama menunggu, akhirnya puluhan kontraktor itu bertemu dengan Sekko Pekanbaru, M Noer MBS, di ruang rapat kantor wali kota.

Usai pertemuan, Sekko mengatakan, dirinya telah mendengarkan keluh kesah dari para kontraktor. Kondisi ini terjadi karena tidak seimbangnya permintaan pembayaran dengan uang masuk menjelang akhir tahun. ‎”Pemko tidak ada niat dan  keinginan seperti ini. Kondisi tidak seimbang permintaan pembayaran. Jadi lewat jadwal masuk di tahun 2018. Walaupun ada uang, sekarang tidak bisa kami bayarkan, karena pembayarannya mesti di anggaran perubahan. Itu yang kami jelaskan kepada teman kontraktor,” sebut M Noer.

Tunda bayar dijelaskannya, merupakan utang yang pasti akan dibayarkan. Karena utang ini milik Pemko Pekanbaru. Untuk itu Sekko meminta para kontraktor bersabar.

“Pasti akan dibayar mengingat utang Pemko, bukan utang pribadi M Noer. Yang menyelesaikannya nanti daerah,” sampai mantan Asisten I Bidang Pemerintahan itu.

‎Ketika disinggung mengenai kondisi keuangan pemko yang tidak memungkinkan, lantas mengapa SPK terhadap proyek ditertibkan, Sekko menjawab, “Pembayaran sudah kami perhitungkan dengan yang masuk. Malah ada masuk di injurytime. Uang dari provinsi masuk di penghujung. Tapi sudah melewati waktu pembayaran. Sekarang uang tersedia, tapi tidak bisa kami bayarkan,” sebutnya.

‎Kembali ditanya mengenai jumlah keseluruhan tunda bayar pada tahun 2017, Sekko mengaku tidak dapat menyampaikan secara pasti. Dia meminta untuk menanyakan kepada BPKAD Kota Pekanbaru. “Secara teknis tanya ke BPKAD angkanya. Baik yang sudah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau yang belum. Totalnya sekitaran Rp100 miliar ,” paparnya.
 

Sumber: Riaupos.co


    0 Komentar :



    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)