Rabu, 06 Desember 2017 - 13:28:34 WIB
Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM
Author : Adek Rudi Hidayat
Kategori: Riau - [ 2851 ]


PEKANBARU,RAnews.tv- Mahasiswa Pasca Sarjana, Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Riau (UIR), Nurhayati (NPM 161022091) mengatakan, ketika praktik peradilan Indonesia menggunakan telekonferensi dan ketika munculnya undang-undang baru, seperti Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Terorisme dan lain-lain tidak membantah munculnya berbagai keluhan dan kritik yang ditujukan kepada KUHAP karena KUHAP dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Untuk itu,  saling membantu dan bekerja sama antar negara dalam penegakan hukum semakin penting. Ekstradisi, pengembalian aset, pertukaran tahanan dan narapidana sudah diatur oleh PBB. Negara-negara diwajibkan untuk menciptakan peraturan hukum tertentu. Seperti money laundering, korupsi dan terorisme. Dengan demikian, semua itu memerlukan penyusunan undang-undang baru yang dapat diterima oleh dunia.

Nurhayati menuturkan, ada beberapa hal menyangkut teknologi yang langsung mempengaruhi hukum pidana dan hukum acara pidana misalnya kemajuan teknologi komputer yang sangat pesat. Menjadi persoalan adalah apakah data komputer, program komputer, SMS, internet, faksimili, email, termasuk dalam pengertian surat? Jika ya, maka mesti alat bukti di dalam KUHAP berupa surat harus diperluas pengertiannya, sehingga mencakup semua perkembangan tadi.

Menghadapi perkembangan teknologi informasi tersebut, sudah barang tentu ada benarnya untuk mengatakan sebagian rumusan dan standar KUHAP sudah kurang mampu menampung dan menjembatani permasalahan konkret yang muncul di hadapan kita. Dalam usianya yang ke-25 tahun, KUHAP berhadapan dengan cepatnya perubahan masyarakat Indonesia yang sudah dipengaruhi paradigma moving speedly. Tampaknya beberapa ketentuan dan standar hukum yang terdapat di dalamnya, mungkin sudah mengalami sifat yang terlalu konservatif dan kaku (strict law). Lanjutnya, akibatnya menimbulkan penerapan KUHAP bersifat ‘’resistensi’’ dan reaktif terhadap tuntutan kesadaran perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dikaitkan dengan pandangan yang berkembang, yang mengatakan: tidak ada lagi undang-undang (hukum positif) yang bisa bertahan abadi, daya jangkauannya paling jauh 20-25 tahun. Tidak salah jika KUHAP sudah memerlukan peninjauan atas sebagian nilai.

Standarnya pun perlu di­koreksi. Seperti penggantian lembaga praperadilan menjadi hakim komisaris atau hakim investigasi yang wewenangnya lebih luas.


Sumber: Riaupos.co


    0 Komentar :



    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)